Minggu, 22 November 2026
Riau / Sabtu, 21 November 2026 11:39 WIB

Rangkaian Dugaan Pelanggaran Memicu Dicabutnya Izin PT RAPP ​

BAGYNEWS.COM - Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare atau setara 5,35 kali luas Kota Pekanbaru dipicu oleh sederet temuan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

​Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

​Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkapkan pencabutan izin dilakukan setelah pihaknya menemukan dan memverifikasi sejumlah dugaan pelanggaran di lapangan.

​Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP meliputi:
​dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang. ​Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare. ​Bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare dan ​ierusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

​Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai mengancam habitat satwa, khususnya gajah Sumatera.

​"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," kata Barita, Jumat 20 November 2026 kemarin.

​Akibat sanksi itu, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski izin telah dicabut, Barita menegaskan tanggung jawab perusahaan tidak ikut gugur.

​"Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," ujarnya. 

PT RAPP juga tetap memikul kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM) serta konsekuensi hukum lainnya.

​Pelaksanaan keputusan ini akan diawasi oleh Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga pemangku kepentingan agar dijalankan secara konsisten.

​PT GSL Ikut Ditertibkan Terkait Sawit Ilegal

​Di luar kasus PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, atas dugaan pelanggaran terkait pengolahan hasil kebun ilegal.

​Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 

Aktivitas pabrik tersebut diduga turut mendorong perambahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal tanpa proses perizinan.

​Atas pelanggaran tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare dan meminta permohonan itu ditolak, sehingga arealnya kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH.

​Penelusuran Struktur Korporasi dan Proses Hukum

​Barita menekankan bahwa penindakan tidak berhenti pada pelanggaran di lapangan. Satgas PKH akan menelusuri lapisan dan struktur korporasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

​"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.

​Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dapat diproses sesuai ketentuan dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum. Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL disebut sebagai langkah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga kekayaan negara.

​"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutupnya.***

Penulis : rac
Editor : bastian
Kategori : Riau

Riau

© Bagynews.com. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex