BAGYNEWS.COM - Kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ikut menjadi sorotan setelah terungkap masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut ternyata sudah diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak Februari 2026.
Dokumen yang dimaksud adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani langsung Bahlil Lahadalia.
Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh Suara.com pada Rabu 18 November 2026, keputusan tersebut menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang terdiri atas tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dari peta yang menjadi lampiran keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan berwarna krem yang menandakan Wilayah Usaha Pertambangan.
Artinya, kawasan laut yang berdekatan dengan salah satu benteng terakhir habitat badak Jawa tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan wilayah usaha pertambangan.
Dalam diktum KETIGA, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur bahwa Wilayah Usaha Pertambangan menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Cakupannya meliputi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).
Namun, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas eksploitasi.
Persoalan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon ternyata bukan baru muncul pada 2026.
Kementerian ESDM Buka Suara
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, sejak 2013.
Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan itu kemudian masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026 yang diteken Bahlil pada Februari lalu kembali menetapkan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya.
Dalam siaran pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026, ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar taman nasional tersebut.
ESDM juga menyatakan hingga saat ini belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam taman nasional itu sendiri.
Menurut Dwi Anggia, penetapan WUP didasarkan pada data dan informasi geologi yang menunjukkan sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
ESDM juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.***
sumber: gelora.co
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Kategori | : Nasional |
© Bagynews.com. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex

