Administrasi Lahan untuk Flyover Simpang Empat Garuda Sakti Masih Berantakan Jelang Tutup Tahun ​

BAGYNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya mengakui adanya karut-marut administrasi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Simpang Panam, Pekanbaru. 

Akibat lemahnya ketelitian birokrasi, puluhan bidang tanah dan persoalan pemisahan sertifikat terbengkalai di tengah tenggat anggaran yang kian mendesak.

Hal ​itu terungkap dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa 10 November 2026. 

Rapat tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau bersama sejumlah pejabat tinggi terkait.

​Berdasarkan catatan Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (TP2T), buruknya koordinasi dan lambatnya pendataan membuat penyelesaian pembayaran ganti rugi gagal dituntaskan tahun ini. 

Ironisnya, kelalaian administrasi ini mencakup temuan fatal di mana kondisi fisik tanah sudah dibebaskan, namun proses pemisahan atau pemotongan sertifikat justru belum diurus sama sekali.

​"Kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai tanahnya sudah dibayar, tetapi administrasinya belum selesai. Ini harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan ataupun pembayaran ganda," ujar SF Hariyanto dalam rapat, menyiratkan kelemahan kontrol internal di tubuh pemerintahannya sendiri.

​Kelalaian ini tidak hanya memperlihatkan lambannya kinerja instansi berwenang, tetapi juga mengancam molornya proyek strategis daerah. Dengan sisa waktu tahun anggaran 2026 yang hampir habis, Pemprov Riau terpaksa menggeser sisa pekerjaan rumah pembebasan lahan ini ke tahun anggaran berikutnya.

​Padahal, pemerintah sebelumnya berulang kali diingatkan agar menyelesaikan persoalan status lahan sebelum proyek fisik digarap. Namun, lemahnya pengawasan membuat masalah administrasi dan kepemilikan tanah terus berulang dan menjadi batu sandungan utama pembangunan.

​"Memang tidak semuanya bisa diselesaikan tahun ini. Yang belum selesai akan kita lanjutkan tahun depan. Namun, yang paling penting adalah seluruh proses pengadaan tanah harus jelas dan benar-benar tuntas," kilah SF Hariyanto.

​Ia menegaskan, ke depannya prinsip kepastian hukum harus dipegang teguh agar kesalahan serupa tidak terulang. Pemerintah berdalih tidak ingin pembangunan terhambat di tengah jalan akibat keteledoran birokrasi dalam mengurus aspek legalitas tanah.

​Akibat kelalaian birokrasi ini, proyek flyover Simpang Panam kembali menghadapi ketidakpastian waktu penyelesaian, sementara masyarakat harus menanggung dampak dari lambatnya kinerja pemerintah daerah.***

Penulis	: rac
Editor	:
Kategori	: Pekanbaru