Mengenal Peristiwa G30S PKI 1965

BAGYNEWS.COM - Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Peristiwa tersebut berlangsung ketika persaingan politik antara berbagai kekuatan nasional semakin tajam, terutama antara PKI, TNI, kelompok politik lainnya, dan pemerintahan Presiden Soekarno.

Situasi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia sebelumnya telah berada dalam kondisi penuh ketegangan.

Perkembangan Demokrasi Terpimpin, konsep Nasakom, meningkatnya pengaruh PKI, serta persaingan dengan kelompok antikomunis menjadi bagian dari kondisi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Latar Belakang G30S PKI

G30S atau G-30-S PKI terjadi dalam situasi politik Indonesia yang semakin tegang menjelang akhir September 1965. Pada periode tersebut, PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan politik besar dan semakin aktif memperluas pengaruhnya melalui kegiatan politik serta mobilisasi massa. Sikap PKI terhadap pemerintah dan militer juga semakin kritis.

Hubungan PKI dengan Angkatan Darat kemudian mengalami ketegangan. Kondisi politik semakin kompleks setelah Presiden Soekarno membubarkan PSI dan Masyumi pada 1960. Sementara itu, kedekatan PKI dengan Soekarno turut memperkuat posisi politik partai tersebut.

Pertentangan tidak hanya berlangsung dalam ranah politik. Di bidang kebudayaan, terjadi perselisihan antara kelompok Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Lekra yang memiliki kedekatan dengan PKI. Konflik sosial juga berkembang melalui berbagai aksi yang menyasar sejumlah kelompok, termasuk pejabat, anggota tentara, tuan tanah, dan tokoh desa.

Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat ketika muncul gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani bersenjata. Selain itu, PKI menuding adanya Dewan Jenderal di lingkungan Angkatan Darat yang disebut sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Situasi politik semakin tidak menentu setelah Soekarno mengalami sakit pada Juli 1965. Menjelang akhir September, serangkaian pertemuan dan pembahasan berlangsung di tengah ketegangan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bagian dari latar belakang sebelum terjadinya G30S pada akhir September 1965.

Kronologi G30S PKI 1965

1. Aksi 30 September dan 1 Oktober 1965
Di tengah persaingan politik yang semakin tinggi, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, melakukan aksi bersenjata di Jakarta.

Kelompok tersebut bergerak dari kawasan Lubang Buaya pada tengah malam 30 September 1965. Penculikan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Beberapa jam kemudian, G30S melalui RRI mengumumkan bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan alasan mengamankan dan menyelamatkan Presiden Soekarno.

Dalam operasi tersebut, enam perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh, yaitu:

Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Mayor Jenderal R Suprapto.
Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtidarmo.
Mayor Jenderal Suwondo Parman.
Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan.
Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Selain enam perwira tersebut, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal Nasution, dan Brigadir Polisi Sasuit Tubun, pengawal Wakil Perdana Menteri II J. Leimena, juga gugur. Putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, turut tertembak dan meninggal dalam peristiwa tersebut.

Di Yogyakarta, Kolonel Katamso dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiyono juga diculik dan dibunuh di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Para korban kemudian diangkat pemerintah sebagai Pahlawan Revolusi.

2. Pengumuman melalui RRI
Pada pagi hingga siang 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan mengumumkan aksi melalui RRI Jakarta. Pengumuman tersebut menyebut G30S telah menggagalkan kudeta terhadap pemerintah atau Presiden Soekarno.

Gerakan itu juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang dipimpin Letnan Kolonel Untung, pembubaran kabinet, penghapusan pangkat jenderal dalam TNI, serta penetapan kolonel sebagai pangkat tertinggi untuk sementara.

Berita tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Presiden Soekarno kemudian pergi ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma dengan alasan untuk mempermudah tindakan penyelamatan jika keadaan memburuk. Ia meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan serta mencegah pertumpahan darah.

3. Penumpasan G30S PKI

Berita penculikan segera diterima Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto. Setelah mempertimbangkan situasi akibat gugurnya Men/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, Soeharto mengambil alih pengendalian Angkatan Darat.

Pada sore 1 Oktober 1965, Soeharto menggerakkan pasukan untuk menumpas G30S dan memerintahkan RPKAD menjalankan operasi. Presiden Soekarno kemudian menyebut gerakan penumpasan tersebut sebagai “Gerakan Satu Oktober” atau Gestok.

Pada 2 Oktober, pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai markas G30S di Jakarta. Keberhasilan serupa kemudian terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pada 3 Oktober, pasukan RPKAD dengan bantuan Brigadir Polisi Sukiman menemukan jejak lokasi penguburan para perwira TNI di Lubang Buaya.

Sehari kemudian, jenazah para perwira diangkat dari sumur tua sedalam sekitar 12 meter. Seluruh jenazah berhasil diangkat pada pukul 15.00 WIB dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat.

Pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan HUT ABRI ke-20, dilakukan upacara penghormatan dan pemakaman para perwira tinggi Angkatan Darat. Pada tanggal yang sama, melalui Keputusan Presiden Nomor 111/KOTI/1965, enam perwira tersebut diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

Operasi terhadap tokoh-tokoh G30S kemudian berlanjut. Kolonel Latief ditangkap di Jakarta pada 9 Oktober 1965. Pada 11 Oktober, Letnan Kolonel Untung Sutopo ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, DN Aidit diberitakan meninggal pada 24 November 1965. Sejumlah tokoh lainnya kemudian diajukan ke pengadilan.

Dampak G30S PKI terhadap Indonesia

1. Demonstrasi dan konflik sosial
Setelah G30S ditumpas, masyarakat dan partai-partai yang berseberangan dengan PKI membentuk berbagai kelompok yang menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.

Demonstrasi mulai berlangsung pada 8 Oktober 1965. Pada 25 Oktober, terbentuk sejumlah kesatuan aksi, antara lain KAMI, KAPPI, KAPI, KABI, KAWI, KAGI, KASI, dan KAPBI. Kesatuan tersebut kemudian membentuk Front Pancasila dan mengadakan rapat akbar pada 26 Oktober 1965 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Di sejumlah daerah, terutama Jawa, Bali, dan Sumatera Utara, situasi berkembang menjadi aksi kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Korban berasal dari anggota PKI, pendukungnya, orang-orang yang diduga mendukung komunisme, hingga orang yang tidak memiliki kaitan dengan PKI maupun organisasi pendukungnya.

2. Munculnya Tritura

Kemelut politik dan kenaikan harga kebutuhan pokok kemudian mendorong lahirnya Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.

Pada 10 Januari 1966, KAMI dan KAPII menyampaikan tiga tuntutan di hadapan Gedung DPRGR, yaitu:

Membubarkan PKI.

Membersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S.
Menurunkan harga dan memperbaiki kondisi ekonomi.
Gelombang demonstrasi terus berkembang. Pada 24 Februari 1966, mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rahman Hakim gugur dalam bentrokan dengan pasukan pengawal presiden saat pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan.

KAMI kemudian dibubarkan pada 16 Februari 1966, sedangkan Universitas Indonesia ditutup pada 3 Maret 1966. Keadaan tersebut semakin memperuncing situasi politik di Jakarta.

3. Supersemar dan peralihan kekuasaan

Pada 11 Maret 1966, saat sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan berlangsung, Presiden Soekarno menerima laporan mengenai keberadaan pasukan yang tidak dikenal di luar Istana. Ia kemudian meninggalkan sidang dan menuju Istana Bogor.

Tiga perwira TNI AD kemudian menemui Presiden Soekarno dan menyampaikan pesan Letnan Jenderal Soeharto yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan kemelut politik serta memulihkan keamanan dan ketertiban.

Setelah pembicaraan beberapa jam, Presiden Soekarno memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan wibawa pemerintah. Surat bertanggal 11 Maret 1966 tersebut dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.

Pada 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI. Kemudian pada 18 Maret dilakukan pengamanan terhadap 15 menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang diduga terlibat G30S.

Lahirnya Supersemar menjadi salah satu bagian penting dalam proses peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Masa tersebut juga dijelaskan sebagai periode transisi sebelum perubahan kekuasaan berlangsung lebih jauh.

4. G30S PKI dan lahirnya Orde Baru

Peristiwa G30S menjadi bagian dari rangkaian perubahan politik yang mengarah dari Orde Lama menuju Orde Baru. Setelah peristiwa tersebut, terjadi demonstrasi, pembentukan berbagai kesatuan aksi, pembubaran PKI, serta perubahan dalam lembaga-lembaga politik.

Supersemar pada 11 Maret 1966 kemudian menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Perkembangan politik setelah G30S PKI pada akhirnya membawa Indonesia memasuki masa Orde Baru***

sumber: beritasatu.com

Penulis	:
Editor	:
Kategori	: Nasional