Sinergi Kementerian PKP dan BNPP, 200 Rumah Tidak Layak Huni di Meranti Mulai Dibedah

BAGYNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi memulai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran ini. Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil memperoleh alokasi rehabilitasi sebanyak 200 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahap pertama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI yang bersinergi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

​Program strategis ini merupakan tindak lanjut konkret dari rapat koordinasi (rakor) yang diikuti Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Menteri PKP RI Maruarar Sirait melalui virtual meeting beberapa waktu lalu. Rakor tersebut melibatkan sedikitnya 40 kepala daerah dari wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) serta kawasan perbatasan di Indonesia.
​
​Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengonfirmasi bahwa seluruh calon penerima bantuan telah melewati tahapan verifikasi faktual oleh tim fasilitator kementerian.

​"Alhamdulillah, proses verifikasi sudah rampung. Saat ini program sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik di lapangan, dan material bangunan mulai didistribusikan secara bertahap," jelas Agustiono, Rabu 20 Mei 2026.

​Program bedah rumah pada tahap pertama ini difokuskan dan tersebar di enam desa, meliputi: ​Desa Renak Dungun, ​Desa Mekong, ​Desa Alai, ​Desa Tenan, ​Desa Lukun, dan ​Desa Sungai Tohor.

​Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran pemerintah pusat atas perhatian besar terhadap daerah perbatasan. Menurutnya, program ini tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan menjadi stimulus penting dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

​“Bantuan ini memastikan warga kita memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak. Selain meningkatkan kualitas hidup, skema swadaya ini efektif menekan angka kemiskinan ekstrem serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan tenaga kerja setempat dan perputaran material bangunan,” ungkap Asmar.
​
​Di tingkat pusat, Kepala BNPP RI Tito Karnavian sebelumnya menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur pemukiman di kawasan 3T adalah instrumen negara dalam menghadirkan keadilan sosial.

Hal senada diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan instruksi langsung Presiden RI guna memperkuat nasionalisme di beranda terdepan NKRI.

​BNPP juga mendorong agar program BSPS ini menjadi pemantik (trigger) bagi kementerian dan lembaga lain untuk mengalirkan program tematik ke Kepulauan Meranti, seperti pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan demi pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.***