Gatot Nurmantyo Sebut Kondisi Polri 'Alarm Darurat Demokrasi', Kritik Tajam Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit

​BAGYNEWS.COM - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo, melontarkan kritik keras terhadap institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Dalam orasi publik yang kini tengah menjadi sorotan, Gatot menyoroti adanya indikasi manuver kebijakan yang dinilai berpotensi mengabaikan supremasi sipil dan mandat Presiden.

​Gatot memaparkan tiga poin utama yang menurutnya menjadi bukti adanya upaya "mengunci" ruang koreksi terhadap institusi kepolisian:

​1. Pembentukan Tim Reformasi Internal
Gatot menilai pembentukan tim ini cenderung berjalan secara eksklusif dan tidak sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan reformasi nasional yang lebih luas.
​2. Implementasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10
Aturan ini disorot karena dianggap menutup ruang koreksi eksternal. Gatot memandang kebijakan ini tetap berisiko menghambat mekanisme kontrol, meskipun instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi tetap tersedia.
​3. Narasi Defensif di Ruang Publik
Pernyataan Kapolri yang menyatakan akan mempertahankan posisi institusinya “sampai titik darah penghabisan” dinilai Gatot sebagai diksi yang bersifat konfrontatif. 

Ia berpendapat bahwa bahasa tersebut tidak tepat digunakan di ruang publik karena berbau intimidasi.

​Pesan Implisit kepada Kepala Negara
Gatot menduga terdapat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Kapolri kepada Presiden, yakni terkait otonomi mutlak struktur internal Polri.

​“Pesan implisitnya jelas kepada Presiden: Jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan terhadap Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi,” tegas Gatot dalam pidatonya.

​Etika Institusi dan Marwah Konstitusi
Sebagai purnawirawan berpangkat jenderal, Gatot menyayangkan tindakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ia anggap kurang mengedepankan etika kelembagaan. Ia mengkhawatirkan rusaknya marwah Polri yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

​Lebih lanjut, Gatot memperingatkan bahwa situasi ini merupakan “Alarm Darurat Demokrasi”. Ia menilai Kapolri sedang menguji batas kewenangan eksekutif dan memperingatkan adanya potensi pengkhianatan terhadap konstitusi jika manuver tersebut didukung oleh oknum legislatif. ()

sumber: gelora.co