Direktur PT SPR Balas Menyerang! Ida Yulita Susansti: Inspektorat Jangan Asal Tabrak Aturan!

BAGYNEWS.COM - Suhu politik dan birokrasi di Riau mendidih. Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Ida Yulita Susanti, akhirnya angkat bicara dan melempar "bom" balasan terkait tuduhan penolakan audit oleh Inspektorat Riau. 

Dengan nada tegas, Ida menyebut pihaknya bukan anti-audit, melainkan taat pada aturan main yang benar.
​"Kami tidak pernah menolak siapapun yang datang ke SPR, asalkan mereka datang dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku! Jangan asal tabrak!" tegas Ida Yulita, Kamis 22 Januari 2026.

​Ida Yulita meluncurkan argumen hukum yang mematikan. Ia menegaskan bahwa Inspektorat salah alamat jika ingin mengaudit BUMD layaknya dinas atau OPD.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT) dan PP No. 54 Tahun 2017, audit laporan keuangan BUMD harus melalui mekanisme RUPS untuk menunjuk Akuntan Publik.

​Ida menyebut tupoksi Inspektorat hanya terbatas pada pembinaan perangkat daerah (OPD) sesuai UU No. 23 Tahun 2014. "BUMD itu bukan perangkat daerah!" cetusnya.
​
​Ida juga membongkar kejanggalan surat perintah yang dibawa tim Inspektorat. Menurutnya, surat tersebut cacat legitimasi karena tidak berdasarkan perintah Pemegang Saham, melainkan hanya berbekal SK Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat.

​"Urusan SPR itu dengan Pemegang Saham, bukan sekadar SK Plt Inspektorat. Kami tunduk pada pemilik modal, bukan pada ego sektoral," tambahnya lagi.

​Sebagai bukti ketaatan, Ida mengungkapkan bahwa PT SPR justru telah tuntas diaudit oleh BPKP RI pada 30 Desember lalu atas permintaan resmi Gubernur Riau. 

Ia pun mempertanyakan motif di balik "ngototnya" Inspektorat untuk masuk melakukan audit ulang.

​"Kami sendiri yang minta diaudit BPKP melalui Gubernur! Sekarang audit BPKP sudah selesai. Apakah Inspektorat meragukan kredibilitas BPKP? Jangan tumpang tindih!" tantang Ida.

​Pernyataan keras Ida Yulita ini muncul tepat setelah kabar dicopotnya Plt Kepala Inspektorat Riau yang diduga buntut dari kegagalan audit ini. Dengan rencana RUPS Luar Biasa (LB) yang akan digelar besok pagi, drama perebutan kendali dan transparansi di PT SPR dipastikan mencapai puncaknya.

​"Pihak sebelah bilang kami menolak, faktanya kami hanya ingin hukum ditegakkan secara benar. Jangan ada agenda tersembunyi," pungkasnya.(bgn/rac)