Iskandar Dirut PT BSP Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Penjualan Minyak Tanpa Tender

BAGYNEWS.COM - Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP), Iskandar, turut diperiksa Kejaksaan Agung RI atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Indonesia periode 2018–2023.

Pemeriksaan terhadap Iskandar dilakukan pada Selasa 6 Mei 2025, bersamaan dengan pemanggilan 11 saksi lainnya, termasuk mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.

Pemeriksaan terhadap Iskandar diduga berkaitan dengan kebijakan PT BSP yang menjual minyak mentah hasil produksi dari ladang minyak Coastal Plain and Pekanbaru (CPP) Blok kepada PT TIS Petroleum (Asia) Pte Ltd. Penjualan tersebut dilakukan tanpa proses tender sejak tahun 2022 hingga kini.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena tidak ada transparansi dan kompetisi harga yang lazim dalam mekanisme lelang terbuka. Bahkan, PT TIS tetap memperoleh kontrak pengadaan untuk tahun 2025, meskipun perusahaan tersebut tercatat gagal menerbitkan letter of credit (LC) untuk pembayaran kargo bulan November dan Desember 2024 serta terlambat sembilan hari dalam melakukan pembayaran.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan fakta ini dalam gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diajukan bersama LP3HI dan ARUKKI. Mereka menilai KPK lamban menangani dugaan korupsi dalam sektor minyak dan gas, khususnya yang melibatkan SKK Migas, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan kini PT BSP.

MAKI mempertanyakan pemberian hak eksklusif atas minyak mentah kepada satu pihak tanpa mekanisme tender, yang berpotensi merugikan negara dan BUMD.

Struktur Kepemilikan PT BSP

PT BSP merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh lima pemerintah daerah, yakni:

Pemerintah Kabupaten Siak: 72,29%
Pemerintah Provinsi Riau: 18,07%
Pemerintah Kabupaten Kampar: 6,02%
Pemerintah Kabupaten Pelalawan: 2,41%
Pemerintah Kota Pekanbaru: 1,21%

Perusahaan ini resmi ditunjuk sebagai pengelola tunggal CPP Blok sejak 2022, setelah sebelumnya bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu melalui Badan Operasional Bersama (BOB) sejak tahun 2002. Masa konsesi PT BSP atas CPP Blok akan berlangsung hingga tahun 2042.

Daftar Saksi yang Diperiksa

Bersama Iskandar, Kejagung juga memeriksa 11 saksi lainnya yang berasal dari berbagai perusahaan migas nasional dan internasional. Berikut daftar lengkapnya:

1. NW (Nicke Widyawati), Direktur Utama PT Pertamina 2018–2024

2. ISK (Iskandar), Direktur PT BSP

3. ME, Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals

4. MHN, perwakilan PT Trafigura

5. MA, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu

6. IM, Oil Commercial International Manager Medco E&P Indonesia

7. MG, Manager Treasury PT Pertamina International Shipping

8. HASM, VP Crude & Gas Operation Pertamina Int. Shipping (2021–2023)

9. WWN, Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd.

10. FM, perwakilan PT British Petroleum

11. EAA, Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga (2018–2020)

12. HA, Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga (2018–2020)

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan dan impor minyak mentah yang dilakukan anak usaha Pertamina saat stok nasional disebut masih mencukupi. Enam di antaranya berasal dari internal Pertamina, sementara tiga lainnya merupakan pihak swasta:

Dari Swasta:
1. Muhammad Kerry Adrianto Riza – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa

2. Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim

3. Gading Ramadhan Joede – Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak

Dari Pertamina dan Anak Usaha:
1. Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

2. Sani Dinar Saifuddin – Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI

3. Yoki Firnandi – Direktur PT Pertamina International Shipping

4. Maya Kusmaya – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Patra Niaga

5. Edward Corne – VP Trading Operation PT Patra Niaga

6. Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)

Kasus ini mencuat ke publik sejak menjadi perhatian mantan anggota DPR RI, M. Nasir, yang mendorong penegak hukum memproses dugaan penyimpangan di tubuh PT BSP. Saat itu, M. Nasir masih aktif sebagai anggota DPR dan secara terbuka meminta agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata atas potensi kerugian negara.

Hingga berita ini ditulis, Direktur PT BSP Iskandar belum memberikan tanggapan atas pemeriksaannya. Sekretaris Perusahaan PT BSP, Ardian, juga belum merespons pesan konfirmasi yang disampaikan wartawan. ()

sumber: riauterbit.com