Waduh! Masih 13.710 Pejabat Belum Serahkan LHKPN 2024

BAGYNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih banyak penyelenggara negara (PN) dan wajib lapor (WL) yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) tahun 2024 meski batas waktunya telah habis.

"Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun pelaporan 2024, yakni pada 11 April 2025, KPK telah menerima sejumlah 402.638 LHKPN dari total 416.348 wajib lapor atau persentase pelaporan tepat waktunya mencapai 96,71%," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 15 April 2025

Berdasarkan data KPK, ada 10.015 pejabat dari bidang eksekutif yang belum melaporkan LHKPN, 2.941 pejabat dari bidang legislatif, tiga pejabat dari bidang yudikatif dan 751 pejabat dari BUMN/BUMD.

Jika ditotal, masih ada 13.710 pejabat yang belum menyampaikan LHKPN tahun 2024.

"KPK menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara negara yang telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Kepatuhan ini sebagai komitmen nyata sekaligus teladan baik dalam pencegahan korupsi oleh seorang pejabat publik," ujar Budi.

Lebih lanjut, KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang telah disampaikan untuk mengecek kelengkapannya.

Jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN tersebut akan dipublikasikan melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

"Sedangkan bagi para PN/wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik, meski tetap tercatat terlambat," ungkap Budi.

Lembaga antirasuah itu pun mengimbau pimpinan atau satuan pengawas internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan LHKPN para penyelenggara negara di masing-masing institusinya.

"Kepatuhan LHKPN 2024 ini dapat digunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai," pungkasnya. ()

sumber: beritasatu.com