Inspektorat Gesa Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

BAGYNEWS.COM - PEMERINTAH Kabupaten Kuantan Singingi melalui Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Melakukan upaya sedini mungkin untuk memenciptakan tata kelola yang baik, khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, melalui pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi akan membuat pelaksanaan suatu kegiatan atau tugas semakin efektif, efisien dan menghemat waktu dan biaya, sejalan dengan hal itu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mendorong pemenuhan pengisian dokumen dan kelengkapan capaian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupten (Pemkab) Kuansing pada tahun 2021 bersama tim pencegahan korupsi KPK RI.

Kepala Inspektorat kabupaten Kuantan Singingi Drs Darwin, ditemui di ruang kerjanya Jum’at menyampaikan, bahwa Inspektorat Kuantan Singingi selain melalui kegiatan MCP KPK juga telah melakukan langkah kongkrit pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui audit, review, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang ruang lingkupnya mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Audit dilakukan terhadap beberapa kegiatan di OPD yang dipilih secara sampling melalui analisa risiko dan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain pengawasan yang sudah terencana dalam PKPT, Inspektorat juga melakukan pengawasan terhadap perencanaan penganggaran penanganan covid-19, termasuk pengawasan pelaksanaan vaksinasi.

Sedangkan review merupakan penelaahan terhadap dokumen perencanaan  seperti review RPJMD, review RKA, dan lainnya. Di samping itu juga ada review laporan keuangan, review dana alokasi khusus (DAK), review tunda bayar dan lain-lainnya.

Darwin menjelaskan, untuk kegiatan MCP terdapat delapan area intervensi yaitu aspek perencanaan, pengangan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, manajen ASN, optimalisasi PAD, kapabilitas APIP dan, tata kelola dana desa.

Pada aspek perencanaan dan penganggaran, realisasi capaian sudah baik karena menggunakan sistem informasi manajemen pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Aspek pengadaan barang dan jasa juga sudah menggunakan aplikasi yang dilaksanakan oleh Pokja unit pengadaan barang dan jasa.

Aspek perizinan juga sudah menggunakan teknologi berupa aplikasi, pemakaian teknologi diharapkan akan mengurangi kontak fisik antara pemohon dan pemberi izin. Dengan demikian diharapkan akan menghilangkan terjadinya praktek korupsi.



Selanjutnya Darwin juga menjelaskan aspek aparat pengawas intern pemerintah (APIP) ada enam indikator penilaian terhadap kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Enam indikator yang menjadi peran dalam pelayanan diantaranya, pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola.

Aspek manajemen aparatur sipil negara (ASN), selaku aparatur sipil negara kiranya wajib untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kompetensi, karena aparatur sipil negara hadir dengan tugas pemberian pelayanan yang profesional, jujur, dan adil atau yang lebih dikenal dengan istilah aparatur sipil negara berintegritas dalam penyelenggaraan tugas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, bangsa dan negara menjadi standar kompetensi jabatan bagi aparatur sipil negara.



Darwin juga menjelaskan optimalisasi pajak daerah perlu didorong guna mengurangi ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat, program MCP mendorong itu melalui perbaikan data objek pajak, dan peningkatan penerimaan piutang pajak.

Sejauh ini sudah berjalan, namun masih perlu dimaksimalkan. Untuk mencapai itu, semua OPD terkait telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Badan Pertanahan.

Khusus untuk tata kelola dana desa, evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa Darwin juga menyampaikan penggunaan Aplikasi Siskeudes sudah suatu keharusan, seluruh data pengelolaan Keuangan desa dimuat, diimput dalam aplikasi Siskeudes.

Tahun depan pengawasan dana desa juga akan kita lakukan melalui aplikasi siswaskeudes.

--

Selanjutnya tata kelola aset, termasuk salah satu area intervensi pencegahan korupsi melalui program MCP, dikarenakan aset diperoleh dengan anggaran daerah, maka penataannya harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan, atau diterlantarkan bahkan berpotensi hilang, tetap atau barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penilaian sangat dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Para pelaksana pengelola aset tetap atau barang milik daerah melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap.

Terkait dengan pencegaan tindak korupsi Darwin menjelaskan juga merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemkab Kuansing, dan berangkat dari situ, Pemkab Kuansing berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, karena tindakan korupsi merupakan musuh dari upaya pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih guna mewujudkan good and clean government yang ditunjukkan melalui kualitas pelayanan yang baik, memuaskan, serta kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah yang tinggi, tutup Darwis. (Advetorial)